Catatan Penting Debat Pertama Capres 2024

Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) mengkritik kebijakan narkotika yang tidak diikutsertakan dalam perdebatan pada debat presiden pertama tahun 2024. Peneliti ICJR Girlie Ginting menilai seharusnya kebijakan narkotika diangkat dalam perdebatan pemberantasan korupsi dan independensi hukum. pejabat eksekutif dan lembaga yudikatif.

Sayangnya ketiga calon presiden tersebut tidak membahas permasalahan penerapan kebijakan bermasalah narkotika yang menjadi biang permasalahan korupsi di Departemen Kehakiman dan masalah independensi peradilan, kata Girlie dalam siaran pers yang diterima, Rabu. (13/12/2023).

Girlie menambahkan, permasalahan overkriminalisasi di Indonesia merupakan kesalahan fatal dalam kebijakan narkotika. ICJR melaporkan bahwa sebanyak 103.081 orang pengguna narkotika dijebloskan ke penjara pada tahun 2022, padahal laporan Kantor Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia mengenai kebijakan narkotika menyoroti bahwa pendekatan represif hanya akan berdampak negatif terhadap hak asasi manusia. .

“Mulai dari persoalan akses terhadap kesehatan, persoalan overcrowding dan overuse Lapas, hingga dampak yang timpang terhadap kelompok rentan khususnya anak-anak, remaja dan perempuan,” jelas Girlie.

Girlie menambahkan, kriminalisasi terhadap pengguna narkoba menyumbang 60% dari seluruh kasus pidana yang ditangani lembaga penegak hukum (LAA). Hal ini menunjukkan bahwa narkotika merupakan permasalahan besar dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.

“APH juga dikabarkan banyak terlibat dalam perdagangan ilegal narkotika, dipicu oleh aturan yang tidak bertanggung jawab dalam regulasi narkotika. Pasar gelap dikuasai oleh pejabat yang korup,” kritik Girlie.

Girlie menambahkan, berdasarkan pantauan Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Kekerasan (KontraS) pada tahun 2019-2022, total ada 178 anggota Polri yang terlibat tindak pidana narkoba. Peran aparat Polri yang terlibat berbeda-beda.

Berdasarkan temuan tersebut, dari 178 anggota Polri yang terlibat, 49 orang merupakan pengedar, 58 orang kurir, dan 13 anggota Polri merupakan pengedar narkotika, kata Girlie.

Sayangnya, ketiga calon presiden tersebut tidak ada satupun yang menyinggung persoalan korupsi dengan menjelaskan permasalahan korupsi pemerintah dalam implementasi kebijakan narkotika yang bermasalah tersebut, sesalnya.